Sukabumionline.id, — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan kesiapan pengamanan wilayah sekaligus menyoroti lambannya relokasi warga terdampak bencana di Gempol kecamatan palabuhanratu , dan Kecamatan Cikembar. Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta memperjuangkan hak-hak masyarakat korban bencana.
Hal tersebut disampaikan H. Andreas pada Rabu, 24 Desember 2025, usai agenda koordinasi lintas unsur pimpinan daerah. Ia menyebutkan, pengamanan Natal dan Tahun Baru akan melibatkan unsur Polri, TNI, Kejaksaan, serta DPRD Kabupaten Sukabumi.
“Hari ini kami bersama Kapolres, Dandim, Kajari, dan Ketua DPRD akan melakukan pemantauan langsung kesiapan pengamanan Nataru. Titik kumpulnya di Mako Polres Sukabumi sekitar pukul 15.30 WIB,” ujar Andreas.
Di gedung DPRD kabupaten sukabumi.
Pengamanan tidak hanya pada perayaan Natal bagi umat Kristiani, tetapi juga pengamanan malam pergantian tahun di sejumlah titik rawan. Pemerintah berharap seluruh pos pengamanan dapat berjalan optimal dengan dukungan kondisi cuaca yang bersahabat.
Terkait antisipasi gangguan keamanan, Andreas menegaskan bahwa instruksi pengamanan sudah dibahas secara menyeluruh, termasuk saat kunjungan Kapolda Jawa Barat ke Sukabumi beberapa waktu lalu.
Ia memastikan seluruh aktivitas masyarakat selama Nataru harus mendapat jaminan keamanan dan ketertiban.
Di sisi lain, Andreas juga menanggapi serius persoalan pengungsi bencana Gempol yang hingga hampir satu tahun masih menunggu kepastian relokasi. Ia mengakui koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan, termasuk dengan BNPB dan jajaran internal pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah terus mendorong agar janji relokasi itu benar-benar direalisasikan. Masyarakat harus mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan aman ke depannya,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Andreas menyebutkan relokasi di wilayah Jampang dan Lengkong telah berhasil dilakukan terhadap 28 kepala keluarga.
Pembangunan hunian baru dijadwalkan mulai Januari 2026 dan ditargetkan rampung dalam waktu dua bulan.
Mengenai kendala utama relokasi Gempol, Andreas mengakui status lahan menjadi persoalan krusial. Namun pemerintah berupaya menyelesaikan hal tersebut melalui koordinasi lintas lembaga, baik dengan PTPN maupun Perhutani, sesuai kepemilikan lahan di masing-masing wilayah.
“Kami terus mengupayakan koordinasi di setiap wilayah. Di mana pun kendalanya, akan kita cari solusinya. Mudah-mudahan ini bisa segera tertangani,” pungkasnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat dirinya akan kembali membahas persoalan tersebut bersama Bupati Sukabumi agar langkah ke depan lebih terarah dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
apon
